Istana: Hoaks Jokowi akan Tegur Kepala Daerah yang Lakukan Lockdown

Di tengah Pandemik Covid-19 kabar tidak benar selalu bermunculan di media sosial. Salah satunya terkait Presiden Joko Widodo yang akan memberikan sanksi kepada kepala daerah jika melakukan lockdown.

Dalam pesan yang mengatasnamakan Kantor Staf Presiden, Hengki Halim menyebutkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menegur keras kepala daerah yaitu Gubernur Kalimantan Timur, Wali Kota Tegal hingga Wali Kota Tasikmalaya.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menepis kabar tersebut. Dia menjelaskan pesan tersebut tidak benar, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak akan melakukan hal tersebut.

"Tidak benar (isi pesan tersebut)," kata Dini saat dihubungi merdekacom, Senin (30/3).

Tidak hanya Dini yang menepis kabar tersebut. Menteri BUMN, Erick Tohir pun menjelaskan pesan tersebut adalah kabar bohong.

"Hoaks," tegas Erick.

Berikut pesan hoaks yang sudah beredar di media sosial;

ISTANA : TIDAK ADA LOCK DOWN DAERAH, KEPALA DAERAH YANG MEMBUAT ATURAN SENDIRI, AKAN DI KENAKAN SANKSI MULAI DARI TEGURAN HINGGA HUKUMAN INDISPLINER...

PRESIDEN MENEGUR KERAS

KEPALA DAERAH :

1. GUBERNUR KALTIM

2. WALIKOTA TEGAL

3. WALIKOTA TASIKMALAYA

Teguran ini resmi di layangkan Presiden Hari ini , Minggu, 29 Maret 2020.

Dalam telponnya kepada para Kepala Daerah tersebut Presiden tak bisa menahan amarahnya,,karena Presiden menilai keputusan para kepala daerah tersebut untuk melakukan lock down tanpa dasar hukum ketata negaraan seperti :

1. Meminta pertimbangan Kepala Negara untuk tingkat Provinsi

2. Meminta pertimbangan Mentri Dalam Negri untuk tingkat Kota/ Kabupaten

3. Ada rekomendasi dari Kementrian Kesehatan.

Atas dasar ini, Presiden meminta para kepala daerah tersebut mencabut status lock down atau Negara memberlakukan sanksi INDISPLINER kepada kepala daerah tsb.

Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa tugas kepala daerah melindungi warganya..

Sebagai contoh, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang melaporkan 5 warganya positif suspect terpapar virus Corona, maka langkah Walikota untuk nelindungi warganya bukan melakukan lock down tapi segera berkoordimasi dengan Gubernur Jawa Barat untuk menerapkan protokoler kesehatan yang telah di tetapkan pemerintah pusat.

Atas di muatnya berita ini, maka pemerintah pusat meminta kepada warga agar tidak panik, karena Pemerintah Pusat menjamin serta memastikan TIDAK ADA LOCK DOWN DAERAH DENGAN ALASAN DAN PERTIMBANGAN APAPUN, KEPALA DAERAH TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM DAN WEWENANG MENENTUKAN STATUS DAERAHNYA.

Demikian Klarifikasi dari Pemerintah Pusat

Jakarta, 29 Maret 2020

Hengki Halim

KSP - RI

RI Disarankan Segera Lockdown!

Wabah virus corona masih menyebar di Indonesia. Angka kasus positif virus ini sudah mencapai ribuan orang. Opsi mengisolasi wilayah alias lockdown pun makin gencar disuarakan.

Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pun menyarankan hal ini untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Lewat keterangan tertulisnya, Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik J. Rachbini dan Peneliti LP3ES Fachru Nofrian mengatakan hingga kini pemerintah terlalu angkuh untuk terus menyatakan tidak mau melakukan lockdown.

"Pemerintah dengan angkuhnya menyatakan tidak ada lockdown! Sudah begitu banyak yang memberikan saran tetapi nampaknya keras kepala, ciri kepemimpinan seolah-olah kuat, tetapi menghadapi masalah dalam manajemen yang krisis," tulis kedua ekonom, lewat keterangan yang diterima Minggu (29/3/2020).

Perlambatan ekonomi memang sudah tidak bisa lagi dicegah, tapi untuk menyelamatkan perekonomian tugas utama pemerintah adalah menangkal wabah corona meluas. Salah satunya dengan melakukan lockdown. Setelah itu baru memikirkan kebijakan ekonomi yang pas.

"Perlambatan ekonomi tidak dapat dicegah, tetapi tugas pemerintah utamanya menangkal wabah covid-19. Setelah itu baru menangkal ekonomi agar tidak terjungkal menjadi krisis, yang menyebabkan ekonomi rakyat terpuruk," kata Didik dan Fachru.

Didik dan Fachru pun kecewa setelah saran dari Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) untuk melakukan lockdown ditolak pemerintah. Padahal menurut keduanya, JK bukan orang baru di pemerintahan, bahkan lebih berpengalaman dibanding penghuni Istana Negara yang sekarang.

"Ikuti saran JK, yang sudah lama meminta pemerintah tegas untuk melakukan lockdown, tetapi selalu dijawab, tidak ada lockdown. Tidak ada penghuni di istana itu, yang lebih dari berpengalaman daripada JK," ungkap Didik dan Fachru.

Ekonom senior Indef Dradjad Wibowo juga pernah mengatakan lockdown harus segera dilakukan. Pemerintah harus lebih tegas untuk melakukan pencegahan penyebaran virus dibanding mempertimbangkan perekonomian.

Menurutnya, perekonomian saat ini sudah sangat tertekan karena virus corona. Penyelamatan terbaiknya adalah dengan mencegah wabah ini meluas, kalau perlu ambil langkah ekstrim untuk melakukan lockdown alias isolasi wilayah.

"Kalau mau menyelamatkan ekonomi maka harus cegah wabahnya. Justru penyelamatan ekonomi paling bagus dan terbaik adalah mencegah wabahnya, salah satunya lockdown," ungkap Dradjad lewat diskusi teleconference Indef, Selasa (24/3/2020).

Didik dan Fachru juga menilai pemerintah terlalu 'mencla-mencle' alias tidak tegas dalam menentukan kebijakan anggaran untuk menangani dampak virus corona. Apa alasannya?

Didik dan Fachru menilai bahwa sejauh ini pemerintah terlihat ragu dan maju mundur dalam mengalokasikan dana APBN untuk menangani virus corona. Mereka menilai alokasi dana yang terus berubah mencerminkan kebijakan yang lemah dari pemerintah.

"Kebijakan anggaran yang ragu dan maju mundur mengalokasikan dana Rp 19 triliun rupiah pada awalnya, beberapa hari kemudian lalu naik Rp 27 triliun rupiah, dan kemudian naik lagi Rp 60 triliun adalah kebijakan yang lemah, mencla-mencle, pertanda pemerintahan tidak memiliki kepemimpinan yang kuat kalau berkaca pada luasnya masalah yang dihadapi rakyat Indonesia," kata Didik dan Fachru.

Berkaca kasus krisis ekonomi di tahun 2008, Didik dan Fachru meminta agar pemerintah mengambil langkah tegas serupa yang dilakukan di tahun 2008. Saat itu pemerintah tegas memotong anggaran kementerian dan lembaga hingga 10%, baik pusat dan daerah.

Kali ini di tengah wabah corona, mereka meminta pemerintah dan DPR memutuskan dengan tegas untuk memangkas anggaran hingga 20%. Kemudian dan tersebut dialihkan untuk membantu masyarakat miskin, pekerja sektor informal, industri mikro, dan penanganan virus corona lainnya.

"Pada tahun 2008 tidak ada krisis yang hebat, hanya terjadi perlambatan ekonomi, tetapi anggaran dengan tegas dipotong 10%. Pemerintah harus memimpin bersama DPR memutuskan untuk memotong 20% anggaran seluruh kementerian dan daerah, kemudian mengalihkannya untuk pembiayaan corona," kata kedua ekonom ini.

Penghematan pun harus dilakukan, Didik dan Fachru menilai proyek besar strategis nasional yang menelan anggaran besar harus dibatalkan, paling minimal ditunda dahulu.

"Sudah banyak saran, tapi tidak diputuskan segera agar proyek-proyek besar, mercusuar yang mewah dan berbiaya mahal harus dibatalkan setidaknya ditunda," sebut Didik dan Fachru.

Akhirnya! Tata Cara Ajukan 'Libur' Nyicil Kredit Sudah Ada

Para perusahaan leasing yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi terkait tata cara untuk mengajukan keringanan cicilan.

APPI menjelaskan pengumuman yang berisi 10 poin. Pengumuman ini diteken oleh Ketua Umum APPI Suwandi Siratno dan Sekretaris Jenderal APPI Sigit Sembodo.

Salah satu point menjelaskan tata cara pengajuan restrukturisasi bagi nasabah atau debitur yang mulai berlaku sejak 30 Maret 2020. Pertama pengajuan permohonan restrukturisasi dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir yang dapat di-download dari website resmi perusahaan pembiayaan.

Kemudian untuk formulirnya sendiri bisa diambil melalui email. Artinya nasabah diimbau untuk tidak mendatangi kantor pembiayaan. Kemudian persetujuan permohonan restrukturisasi (keringanan) akan diinformasikan oleh perusahaan pembiayaan melalui email.

Berikut 10 poin lengkap APPI terkait restrukturisasi pembiayaan debitur yang terdampak wabah virus corona.

1. Kami memahami bahwa penyebaran wabah Virus Corona (COVID-19) berdampak terhadap perekonomian nasional yang juga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bapak/Ibu saat ini. Sebagai bentuk kepedulian kami atas wabah yang terjadi dan sejalan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan, kami dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan (APPI) bersama-sama dengan seluruh anggota perusahaan pembiayaan menawarkan restrukturisasi (keringanan) kepada Bapak/Ibu yang mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat penyebaran Virus Corona.

2. Adapun jenis restrukturisasi (keringanan) yang dapat kami tawarkan antara lain sebagai berikut:

a. perpanjangan jangka waktu;

b. penundaan sebagian pembayaran; dan/atau

c. jenis restrukturisasi (keringanan) lainnya yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan.

3. Pengajuan permohonan restrukturisasi (keringanan) dapat dilakukan oleh Bapak/Ibu yang terkena dampak penyebaran Virus Corona dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Terkena dampak langsung Covid-19 dengan nilai pembiayaan di bawah Rp 10 miliar;

b. Pekerja sektor informal dan/atau pengusaha UMKM;

c. Tidak memiliki tunggakan sebelum tgl 2 Maret 2020 saat Pemerintah RI mengumumkan virus corona;

d. Pemegang unit kendaraan / jaminan; dan

e. Kriteria lain yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan.

4. Tata cara pengajuan restrukturisasi (keringanan) berlaku mulai tanggal 30 Maret 2020 dan dapat dilakukan dengan cara:

a. Pengajuan permohonan restrukturisasi (keringanan) dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir yang dapat di-download dari website resmi perusahaan pembiayaan;

b. pengembalian formulir dilakukan melalui email (tidak perlu mendatangi kantor perusahaan pembiayaan);

c. persetujuan permohonan restrukturisasi (keringanan) akan diinformasikan oleh perusahaan pembiayaan melalui email.

5. Restrukturisasi (keringanan) dapat disetujui apabila jaminan kendaraan/jaminan lainnya masih dalam penguasaan Bapak/Ibu debitur sesuai perjanjian pembiayaan.

6. Bagi Bapak/Ibu yang telah mendapatkan persetujuan restrukturisasi (keringanan) agar melakukan pembayaran dengan penuh tanggung jawab sesuai perjanjian restrukturisasi (keringanan) yang telah disepakati bersama.

7. Dapat kami sampaikan bahwa perusahaan pembiayaan tetap beroperasi dan memberikan layanan kepada Bapak/Ibu.

8. Bagi Bapak/Ibu yang tidak terdampak wabah Virus Corona tetap melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian, agar terhindar dari sanksi denda dan catatan negatif di dalam Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK).

9. Bapak/Ibu agar selalu mengikuti informasi resmi dari perusahaan pembiayaan, tidak mudah percaya dengan informasi yang bersifat hoax, serta melaporkan kepada perusahaan pembiayaan apabila terdapat debt collector yang melakukan tindakan tidak sesuai ketentuan.

10. Bapak/Ibu tidak perlu mendatangi kantor perusahaan pembiayaan. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada website resmi atau melalui call center perusahaan pembiayaan.

Kasus Corona di Indonesia Bisa 5 Kali Lipat dari Angka Resmi

Jumlah kasus positif virus corona di Indonesia saat ini sudah mencapai lebih dari 1.000 kasus. Tapi ilmuwan memperkirakan jumlah kasus positif saat ini bisa mencapai lima kali lipat dari angka yang dirilis pemerintah.

Temuan ini dipublikasikan oleh lembaga riset telematika asal Bandung, Sharing Vision. Menurut simulasi yang mereka lakukan, pada tanggal 22 Maret saat pemerintah mengumumkan ada 514 kasus positif di Indonesia, model mereka memprediksi angka sebenarnya adalah 2.279 kasus positif.

Sementara itu perkiraan kasus pada tanggal 23-25 Maret juga mencapai lima kali lipat dari jumlah yang dirilis pemerintah. Data lebih lengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Dalam keterangan yang diterima detikINET, Minggu (29/3/2020) simulasi ini dipimpin oleh tim Data Scientist Sharing Vision yang dipimpin oleh Senior Data Scientist Budi Sulistyo yang bekerjasama dengan seorang dosen STEI ITB Kelompok Keahlian Kendali dan Komputer, Dimitri Mahayana.

Simulasi ini pertama kali dimulai pada minggu pertama isolasi diri nasional yaitu Senin (16/3) lalu. Temuan ini diperoleh menggunakan simulasi model dinamika penyebaran virus dengan persamaan diferensi orde 30, nonlinier dengan umpan balik positif yang telah digunakan dalam memodelkan fenomena wabah virus corona di Indonesia.

Budi mengatakan salah satu asumsi yang digunakan dalam simulasi tersebut adalah asumsi delay dalam pengumuman kasus yang terkonfirmasi. Tim mengasumsikan delay yang sangat moderat yakni rata-rata tiga hari.

"Delay ini adalah jeda waktu sejak saat dilakukannya tes terhadap seseorang, suspect, yang kemudian dinyatakan positif, hingga konfirmasi resmi pemerintah yang memasukkan orang tersebut ke dalam akumulasi total terjangkit," kata Budi.

"Semakin panjang delay aktual, maka semakin besar gap confirmed case yang diumumkan dengan kondisi aktual," sambungnya.

Sekitar 40-50% terjangkit aktual yang ditemukan dalam simulasi Sharing Vision diduga sebagai terjangkit yang hanya menampakkan gejala sakit ringan, bahkan tanpa gejala, sehingga sulit dideteksi.

Sebagian lainnya merupakan terjangkit dan telah masuk daftar ODP dan PDP. Selain itu, ada juga terjangkit yang mengalami gejala ringan hingga menengah yang belum berkonsultasi ke rumah sakit.

"Selain itu, deteksi terjangkit positif yang berlanjut isolasi diasumsikan hanya dapat menjaring 40% terjangkit setelah fase inkubasi (fase pertama yakni 7 hari pertama, red). Ini karena dalam masa inkubasi peluang keberhasilan deteksi sangat rendah terhadap seseorang yang aktualnya telah terjangkit," katanya.

Budi menambahkan, asumsi-asumsi tersebut ditentukan agar menentukan parameter sistem sedemikian rupa, agar hasil simulasi bisa selaras dengan data global.

Data dunia menunjukkan kenaikan kasus positif virus corona dengan kelipatan 1,23 kali hanya dalam dalam dua hari (274.696 kasus positif per 20 Maret menjadi 336.934 kasus positif per 22 Maret).

Sharing Vision juga menggunakan asumsi lain dalam pemodelan ini seperti penambahan jumlah terjangkit akan mengikuti deret geometri, seseorang yang terjangkit belum tentu menularkan virus, orang akan kebal setelah sembuh dari infeksi virus, dan kemungkinan seseorang tertular dari populasi yang sama, atau dari luar populasi (imported case).

Hasil Rapid Test di DKI Jakarta: 121 Positif dan 10.338 Negatif

Pemprov DKI Jakarta telah melakukan rapid test sejak 24 Maret 2020. Tercatat, dari rapid test yang telah dilakukan selama 4 hari, 121 orang dinyatakan positif virus Corona (COVID-19).

"Hingga tanggal 27 Maret 2020, telah dilakukan 10.459 rapid test, dengan hasil 121 orang dinyatakan positif," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widyastuti dalam keterangan tertulis, Minggu (29/3/2020).

Sementara itu, 10.338 orang lainnya dinyatakan negatif COVID-19. "(Sebanyak) 10.338 orang negatif. Persentase total orang positif COVID-19 hingga 27 Maret 2020 sebesar 1,1 %," ujanya.

Widyastuti menjelaskan rapid test tersebut diprioritaskan untuk tenaga medis. Selain itu, untuk orang-orang yang memiliki kontak dekat dengan pasien COVID-19, baik yang positif maupun pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP).

"Seperti tenaga medis dan orang-orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan (PDP), orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus pasien konfirmasi atau probable COVID-19," kata Widyastuti.

"Dan orang dalam pemantauan (ODP), yakni seseorang yang mengalami demam >38°C atau riwayat demam, gejala gangguan sistem pernapasan, seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk, serta memiliki riwayat tinggal di luar negeri dan melakukan perjalanan di area terdampak COVID-19," lanjutnya.

Berikut ini rincian pelaksanaan rapid test di Jakarta:

1. Di Jakarta Pusat, dilakukan 641 rapid test dengan hasil 8 orang positif dan 633 orang diketahui negatif. Persentase orang positif COVID-19 di Jakarta Pusat sebesar 1,2%.

2. Di Jakarta Utara, dilakukan 1.831 rapid test dengan hasil 7 orang positif dan 1.824 orang diketahui negatif. Persentase orang positif COVID-19 di Jakarta Utara sebesar 0,3%.

3. Di Jakarta Barat, dilakukan 1.511 rapid test dengan hasil 41 orang positif dan 1.470 orang diketahui negatif. Persentase orang positif COVID-19 di Jakarta Barat sebesar 2,7%.

4. Di Jakarta Selatan, dilakukan 2.709 rapid test dengan hasil 11 orang positif dan 2.698 orang diketahui negatif. Persentase orang positif COVID-19 di Jakarta Selatan sebesar 0,4%.

5. Di Jakarta Timur, dilakukan 3.615 rapid test dengan hasil 51 orang positif dan 3.564 orang diketahui negatif. Persentase orang positif COVID-19 di Jakarta Timur sebesar 1,4%.

6. Di Kepulauan Seribu, dilakukan 12 rapid test dengan hasil 1 orang positif dan 11 orang diketahui negatif. Persentase orang positif COVID-19 di Kepulauan Seribu sebesar 8,3%.

7. Di Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai (PPKP) dilakukan 140 rapid test dengan hasil 2 orang positif dan 138 orang diketahui negatif. Persentase orang positif COVID-19 di PPKP sebesar 1,4%.

Polisi Tewas Tertembak Senpi Teman Sendiri di Asrama Sabhara Polres Medan

Peristiwa berdarah terjadi di asrama Satuan Sabhara Polrestabes Medan, Sabtu (28/3) sore. Seorang anggota kepolisian meninggal dunia setelah tertembak pistol temannya.

Berdasarkan informasi dihimpun, korban tewas bernama Bripda DS (21). Dia merupakan personel Satuan Sabhara Polrestabes Medan.

Sumber yang tak ingin disebutkan namanya menginformasikan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.30 Wib. Kejadian bermula saat Bripda KHN (22) mendatangi bekas kamarnya di Satuan Sabhara Polrestabes Medan. Bintara yang kini bertugas di Polda Sumut itu bertemu teman-temannya yang tinggal di sana, termasuk DS.

KHN kemudian tidur-tiduran di kasur. Senjata Glock yang dibawanya diletakkan di sebelah kiri.

DS diduga mengambil senjata itu. Belakangan dia didapati tertembak di bagian kepala tembus dari kiri ke kanan.

Rekan-rekannya kemudian melarikan DS ke RS Putri Hijau. Namun korban tidak mampu bertahan.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Maringan Simanjuntak membenarkan tertembaknya DS. "Benar," katanya saat dikonfirmasi.

Namun Maringan belum bisa memastikan kronologi dan motif kejadian itu. “Masih proses,” ucapnya.

KHN kemudian tidur-tiduran di kasur. Senjata Glock yang dibawanya diletakkan di sebelah kiri.

DS diduga mengambil senjata itu. Belakangan dia didapati tertembak di bagian kepala tembus dari kiri ke kanan.

Rekan-rekannya kemudian melarikan DS ke RS Putri Hijau. Namun korban tidak mampu bertahan.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Maringan Simanjuntak membenarkan tertembaknya DS. "Benar," katanya saat dikonfirmasi.

Namun Maringan belum bisa memastikan kronologi dan motif kejadian itu. Masih proses, ucapnya.

Dokter Gugur, IDI Minta Jaminan APD Terpenuhi saat Tangani Pasien Covid-19

Sejumlah organisasi profesi, termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta jaminan alat pelindung diri atau APD terpenuhi untuk dokter yang menangani pasien Covid-19.

"Kami meminta terjaminnya alat pelindung diri (APD) yang sesuai untuk tenaga kesehatan. Bila hal ini tidak dipenuhi maka kami meminta untuk semua anggota profesi kami untuk sementara tidak mengikuti penanganan perawatan pasien Covid-19 demi melindungi keselamatan sejawat," kata Ketua Umum IDI, Daeng M. Faqih yang menandatangani pernyataan bersama tersebut, Jumat (27/3/2020).

Menurut Daeng, jika petugas kesehatan terinfeksi virus tersebut, maka mereka akan turut jatuh sakit sehingga berdampak pada terhentinya upaya mereka menanggulangi wabah Covid-19. Di samping juga dapat menginfeksi orang lain termasuk terhadap para pasien non-Covid-19.

Hal ini berkaca dari semakin banyaknya jumlah tenaga kesehatan yang telah tumbang gara-gara virus ini.

"Setiap tenaga kesehatan beresiko untuk tertular Covid-19," terangnya.

Malaysia Terapkan Lockdown, TKI Kesulitan Penuhi Biaya Hidup

Sebagian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Pamekasan, Jawa Timur yang bekerja di negeri jiran Malaysia, kini mulai kesulitan untuk memenuhi biaya hidup mereka, setelah pemerintah setempat memberlakukan penutupan akibat kasus corona.

"Ini berdasarkan informasi yang kami terima dari warga kami yang bekerja di sana," kata Kepala Desa Bajang, Kecamatan Pakong, Pamekasan Moh Mokri di Pamekasan, Sabtu (28/3). Seperti dilansir Antara.

Mokri menuturkan, sekitar 30 persen dari total 1.670 jiwa penduduk di Desa Bajang bekerja di Malaysia sebagai TKI.

Awalnya, mereka memang bisa mencukupi kebutuhan keluarga di desanya, bahkan tidak sedikit diantara putra-putri para TKI di desanya itu yang bisa menyelesaikan pendidikan hingga ke Perguruan Tinggi.

Namun, seiring dengan pandemi COVID-19 yang juga melanda Malaysia, keberadaan para TKI asal Desa Bajang pada khususnya dan indonesia pada umumnya juga terdampak kebijakan pemerintah Malaysia.

Perintah menerapkan penutupan diberlakukan pemerintah Malaysia sejak tanggal 18 Maret 2020 hingga 14 April 2020.

Kebijakan ini, sambung Mokri, sangat berdampak kepada TKI. Seluruh aktivitas pekerjaan di luar rumah dilarang dengan mengerahkan pasukan polisi dan tentara setempat.

Akibarnya, para TKI mulai mengalami kesulitan biaya hidup, sebab umumnya para TKI asal Desa Bajang itu, banyak bekerja di sektor informal, kuli bangunan, kuli perkebunan dan karyawan pertokoan dan pembantu rumah tangga.

Mereka saat ini sudah mulai kehabisan bekal sehingga harus minta kiriman bekal dari keluarganya di Madura.

"Bahkan, ada sebagian keluarga TKI di desa kami ini yang mulai menjual hewan ternaknya, perhiasan hasil tabungannya untuk dikirimkan ke keluarganya di Malaysia, karena untuk makan saja, mereka sudah kesulitan," kata Mokri.

Oleh karena itu, Mokri dan kepala desa lainnya di Pamekasan yang warganya banyak bekerja sebagai TKI di luar negeri meminta agar pemerintah Indonesia memperhatikan kondisi mereka.

Solusinya bisa dengan cara memulangkan mereka ke Indonesia dengan cara mengikuti protokol kesehatan WHO, atau memberikan subsidi kepada para TKI untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

"Saya yakin kondisi seperti ini juga dialami oleh TKI yang bekerja di negara lain yang juga memberlakukan penutupan akibat pandemi virus corona ini," katanya, menjelaskan.

Mengintip Fasilitas RS Darurat Corona di Wisma Atlet

Pemerintah memutuskan Wisma Atlet Kemayoran menjadi Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19. Wisma Atlet mulai beroperasi menangani pasien sejak Senin, 23 Maret 2020 lalu.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan Wisma Atlet diperuntukkan bagi pasien positif terinfeksi Covid-19 namun mengalami gejala ringan. Bagi pasien yang hendak dirawat di Wisma Atlet harus terlebih dahulu memeriksakan diri di rumah sakit lain.

Setelah dinyatakan positif terjangkit Covid-19 usai menjalani rapid test dan pemeriksaan swab, baru pasien dirujuk ke Wisma Atlet. Di rumah sakit darurat ini, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah fasilitas bagi pasien dan tenaga medis.

Berikut fasilitasnya:

Disediakan Ruang Santai

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, ada empat tower yang akan digunakan untuk kepentingan penanganan Covid-19. Yakni tower 1, 3, 6, dan 7.

Menurut Erick pihaknya akan membagi masing-masing tower Wisma Atlet untuk kepentingan yang berbeda. Tower 1 akan menjadi lokasi posko bagi petugas Satgas yang menangani pandemi Virus Corona.

Tower 3 akan difokuskan untuk tempat istirahat tenaga medis. Sementara tower 6 dan 7 untuk pasien yang dilengkapi dengan ruang santai atau refreshing.

"Tower 6 dan 7 kita akan fokuskan khusus ke pasien. Di sana akan dilengkapi ruang ICU, ruang refreshing dan ruang rawat pasien. Pintunya ada dua dan dalam pengawasan," ujar Erick di Jakarta, Jumat (20/3).

Ada 4 Juta Masker

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengatakan Wisma Atlet Kemayoran yang akan dijadikan rumah sakit darurat penanganan corona dapat menampung hingga 22.200 pasien. Kapasitas itu tercapai bila seluruh menara di Wisma Atlet digunakan untuk perawatan.

"Kalau sepuluh tower dipakai, itu jumlah yang bisa dirawat di sana itu sekitar 22.200 orang, hari Senin besok ini bisa dipakai 2.400 kamar," kata Fadjroel dalam wawancara di radio MNC Trijaya FM pada Sabtu (21/3).

Saat ini, Fadjroel menyebut pemerintah sedang menyiapkan alat-alat kesehatan yang akan digunakan oleh dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Bahkan, Menteri BUMN Erick Thohir sedang menyiapkan 4 juta masker yang bakal didistribusikan pada akhir Maret 2020.

"Pemerintah berupaya menyediakan sekarang seperti masker, APD, ventilator mekanik, segala macam itu. Sekarang sedang diupayakan Pak Menteri BUMN," ujarnya.

1.600 Tempat Tidur untuk Pasien

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan 1.600 tempat tidur untuk pasien corona di Wisma Atlet.

"Di Wisma Atlet sendiri, terdapat sekitar 1.600 tempat tidur yang siap digunakan untuk pasien positif Covid-19 yang dirujuk ke tempat tersebut," kata Agus di Jakarta, Senin (23/3).

Ada 155 Personel Kesehatan TNI AD

Markas Besar Angkatan Darat Pusat Kesehatan pada Minggu (22/3), telah mengirimkan 155 personel kesehatan angkatan darat ke RS Darurat Penanganan Covid-19 di Kemayoran. Mereka terdiri dari 11 dokter spesialis, 30 dokter umum, 1 apoteker, 3 asisten apoteker, 5 analis laboratorium, 5 penata rontgen, 50 perawat umum, 50 personel nonmedis.

Mereka akan bertugas selama 1 bulan, sesuai surat nomor B/882/III/2020 tertanda Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat, Mayjen TNI dr. Tugas Ratmono.

566 Anggota Satgas Covid-19

Tiga satuan tugas (satgas) yang terdiri dari 566 orang disiapkan untuk mendukung operasi Rumah Sakit Darurat di Wisma Atlet Kemayoran. Satgas pertama bertugas sebagai pendamping yang terdiri dari tenaga medis yang menangani langsung di ring.

Satgas kedua terdiri dari para pendukung tim utama untuk kebutuhan dapur dan makanan dari Kodam dan dari Kogabwilhan I. Lalu, Satgas ketiga adalah anggota pengaman yang terdiri dari Marinir, Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dan Pasukan Khas (Paskhas).

"Sehingga nanti ketika satgas tersebut secara terpadu dapat melaksanakan operasional penanganan COVID-19 ini yang dipimpin oleh Pangdam Jaya," kata Pangkogabwilhan I Laksamana Madya TNI Yudo Margono di BNPB, Jakarta, Senin (23/3).

Jokowi Minta Negara G20 Bersatu Cari Antivirus Corona

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajak para pemimpin negara G20 untuk bersama-sama memenangkan dua 'peperangan' yaitu melawan Covid-19 dan melawan pelemahan ekonomi dunia. Hal tersebut disampaikannya saat berbicara pada forum KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Bogor, Kamis (24/3).

"Pertama, kita harus kuatkan kerja sama melawan Covid-19," kata Jokowi di depan para pemimpin G20 dalam pertemuan virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/3).

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menjelaskan, G20 harus memotori gerakan solidaritas dunia dalam penanganan Covid-19. Serta mendorong agar pandemi ini jangan sampai mengganggu kemitraan dan kerja sama yang sudah dibangun bertahun-tahun.

"Untuk itu, G20 harus aktif memimpin upaya menemukan antivirus dan obat Covid-19, tentunya bersama WHO," kata Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Mantan Walikota Solo, juga mendorong negara anggota G20 untuk bekerja sama. Tidak hanya itu dia juga meminta untuk menyinkronkan kebijakan dan instrumen ekonomi untuk melawan keterpurukan ekonomi sebagai dampak dari Covid-19.

"Kita harus mencegah resesi ekonomi global, melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi, serta memperluas dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi UMKM," jelas Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden juga mendorong G20 untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, termasuk menjaga ketersediaan likuiditas dan memberikan relaksasi dan dukungan bagi dunia usaha yang terpukul akibat Covid-19.

"Dengan gejolak keuangan global yang tinggi, dukungan foreign exchange sangat penting. Saya juga mendukung peningkatan peran global dan regional financial safety net termasuk melalui SDR swap line dan currency swap facility, seperti Chiang Mai Initiative," ungkap Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan pentingnya bagi negara anggota G20 untuk mencegah disrupsi produksi dan menjaga kelancaran distribusi barang. Utamanya, kata dia yaitu bahan pokok.

"Utamanya bahan pangan pokok dan barang kesehatan," ungkap Jokowi.

Pasien Corona Meninggal Bertambah Signifikan, Ini Kata Pemerintah

Pemerintah menjelaskan mengapa jumlah pasien positif virus Corona (COVID-19) yang meninggal dunia lebih banyak diumumkan kemarin. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurinato mengatakan Pemprov DKI Jakarta mengakumulasi data kematian selama tiga hari.

"Untuk DKI akumulasi data kematian tiga hari yang baru dikirim hari ini," kata Yurianto kepada wartawan, Kamis (26/3/2020) malam.

Yurianto mengatakan hanya DKI yang mengumpulkan selama tiga hari. Sementara provinsi lainnya tidak.

"Hanya DKI saja tiga hari dikumpulin di hari ini," ujar Yurianto.

Dari keseluruhan pasien yang meninggal dunia, Yuri mengatakan rata-rata membawa penyakit bawaan (komorbid). Para pasien meninggal dunia bukan hanya meninggal karena Corona.

"Meninggal inikan dengan penyakit komorbid, enggak tahu, perhitungannya saya enggak tahu ini, itu bukan karena COVID saja kok," imbuhnya.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan ada penambahan jumlah pasien meninggal akibat virus Corona (COVID-19). Hingga hari ini, total warga yang meninggal menjadi 78 orang.

"Angka kematian ada penambahan 20 kasus. Sehingga totalnya ada 78 orang," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers yang disiarkan BNPB, Kamis (26/3).

Sementara itu, pasien yang sembuh bertambah 4 orang. Total pasien yang sembuh saat ini 35 orang.

"Ada penambahan 4 kasus yang sembuh. Jumlah kasus yang sembuh ada 35 orang," ujar Yuri.

Pemkot Medan Mulai Berlakukan Kerja dari Rumah

Pemerintah Kota (Pemkot) Medan memberlakukan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) mulai hari ini, Kamis (26/3). Kebijakan ini dibuat untuk mencegah dan mengantisipasi virus corona atau Covid-19.

Sistem WFH ini dituangkan dalam surat edaran nomor 800/486 ditandatangani Plt Wali Kota Medan l Akhyar Nasution. "Surat edarannya sudah saya tandatangani sejak kemarin, sudah mulai diedarkan ke seluruh OPD, penyesuaian kerja itu akan berlaku mulai hari ini," sebut Akhyar.

Untuk tetap dapat melayani masyarakat, tidak semua ASN bekerja dari rumah. "Pelayanan kan tetap harus berjalan, jadi tidak semua bekerja dari rumah. Kepala OPD tetap bekerja ke kantor dan nanti akan dibantu beberapa ASN lainnya yang ditentukan kepala OPD itu sendiri. Nantinya kepala OPD yang akan mengatur sistem kerja pegawai untuk menjalankan tugas pelayanan. Sisanya semua bekerja dari rumah," tutur Akhyar.

Kebijakan WFH ini berlaku hingga tanggal 31 Maret 2020. Selanjutnya, kata Akhyar, mereka akan mengevaluasi kembali dengan melihat perkembangan penanganan virus corona.

"Kalau memang harus diperpanjang, maka akan kita lakukan," sebut Akhyar.

Penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemkot Medan semakin mengkhawatirkan setelah Asisten Pemerintahan dan Sosial Setdako Medan, Musaddad Nasution, meninggal dunia dalam status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) RSUP H Adam Malik, Medan, Rabu (25/3) sore. Seorang ASN juga diduga mengalami gejala Covid-19 dan dilarikan lalu diisolasi di RSUD Pirngadi.

"Informasi yang diperoleh, memang salah satu ASN diduga mengidap gejala sakit seperti terpapar Corona. Namun untuk kepastian positif atau tidak, kami tidak berani memastikannya," ujar Kabag Humas Setdako Medan, Arrahmaan Pane.

Dalam Suasana Duka, Jokowi Tetap Ikuti KTT Luar Biasa Bahas Covid-19

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap tabah usai dirundung duka lantaran ibundanya, Sudjiatmi Notomiharjo meninggal dunia. Dia juga mengatakan, Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tetap memikirkan penangan Covid-19 yang sedang jadi pandemi saat ini di Indonesia.

"Semalam Mensesneg dan Saya (Seskab) mendampingi Bapak Presiden sampai jam 23.00WIB, Beliau tabah sekali dan tetap memikirkan urusan kerjaan terutama yang berkaitan dgn Penanganan Covid 19," kata Pramono Anung dalam pesan singkat, Kamis (26/3).

Tidak hanya itu, Jokowi, kata Pramono, juga berencana tetap akan mengikuti KTT Luar biasa yang akan dilakukan nanti malam. Pertemuan tersebut akan dilakukan dengan cara virtual bersama negara-negara G20.

"Penyiapan Sidang Pemimpin KTT G 20 secara Video Conference (Virtual) yang akan dilakukan hari ini Rabu jam 19.00 WIB. Rencananya Presiden akan tetap hadir dan menyampaikan pandangannya dari Istana Bogor," ungkap Pramono.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa secara virtual guna membahas penanganan Covid-19. Diharapkan dalam pertemuan para Kepala Negara G20 dapat menghasilkan suatu Pernyataan Bersama terkait Covid-19.

Dalam kesempatan itu pula, Kepala Negara Arab Saudi, Raja Salman sebagai Presidensi G20 tahun 2020, akan memimpin KTT. Kegiatan tersebut akan berdiskusi secara online dengan para pemimpin negara anggota G20 dan organisasi internasional terkait di antaranya PBB, WHO, Bank Dunia dan IMF.

Dengan tujuan untuk membahas tidak saja penanganan krisis pandemi, tetapi juga dampak ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada global supply-chain.

Dikutip dari halaman setkab.go.id, IMF memperkirakan bahwa dampak Covid-19 berpotensi untuk krisis ekonomi global pada tahun 2008. Untuk itu, pertemuan G20 kali ini untuk melakukan langkah stabilitas keuangan dan perekonomian dunia.

Polisi Mesti Proaktif Berdayakan Media Sosial di Tengah Pandemi Covid-19

Polisi di beberapa sektor dituntut tetap melayani masyarakat dan tetap tak mengabaikan anjuran pemerintah untuk tetap waspada serta menjaga jarak. Menurut Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dirkamsel) Korlantas Polri, Brigjen Pol Chryshnanda Dwilaksana, beberapa sistem pelayanan yang dapat mendukung kepolisian di masa pandemi covid-19, seperti memberdayakan media sosial untuk memberi edukasi, motivasi, informasi, mengcounter hoaks dan berbagai isu yang menyesatkan atau provokatif.

"Memberdayakan potensi-potensi mitra dan para stakeholder untuk membangun satuan tugas bersama atau gabungan seperti penyemprotan, patroli, penjagaan, sosialisasi hingga penanganan sesuatu bersifat emergency maupun penegakan hukum. Menerapkan smart manajemen untuk bekerja dalam sistem terhubung atau on line untuk pekerjaan manajerial, memberikan literasi on line, coaching secara on line, monitoring media atau intelligent media," ujar Chryshnanda di Jakarta, Rabu (25/3).

Polisi, lanjut dia, juga mesti membuat sistem pengamanan kota maupun sistem darurat apabila terjadi lockdown maupun konflik. Mengaktifkan sistem posko sebagai pemantau keadaan yang siap untuk menggerakkan sistem K3i (komunikasi, koordinasi, komando pengendalian dan informasi).

"Menyiapkan tim quick response sebagai back up tim baik untuk administrasi, operasional maupun IT apabila terjadi sesuatu yang bersifat kontinjensi. Menyiapkan tempat darurat dan tim kesehatan yang dimiliki atau setidaknya standar tindakan pertama dapat dilakukan," tutur dia.

Chryshnanda menuturkan polisi juga mesti menyiapkan piranti lunak berupa panduan protokol dan skenario dalam kondisi terburuk. Serta posko yang secara virtual mampu menjadi pusat K3i untuk memberikan pelayanan cepat.

"Siap personel yang akan ditugaskan pada posko satgas (satgas turjawali, satgas darurat dan kontinjensi, satgas IT, satgas kesehatan) sesuai situasi dan kondisinya maupun untuk kontinjensi dan cadangan. Dan menyiapkan anggaran budgeter maupun yang non budgeter," jelas dia.

325 Orang Dirawat di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet

Wakil Kepala Komando Tugas Gabungan Tepadu (Kogasgabpad) RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet, Brigjen TNI M. Saleh menuturkan, sampai dengan pukul 12.00 WIB, ada 325 orang pasien yang mendapat perawatan di RS darurat Covid-19. Mereka terdiri dari 181 orang di IGD dan 144 orang di rawat inap biasa.

"Saat ini Pasien Covid-19 yang dirawat Inap 144 orang terdiri dari pria 86 orang dan wanita 58 orang," kata M. Saleh melalui keterangan tertulisnya, Rabu (25/3).

Pasien yang dirawat di RS darurat Covid-19 adalah pasien yang memiliki gejala ringan dan sedang. Jika ada pasien yang memiliki penyakit comorbid atau penyakit penyerta sehingga dirujuk ke rumah sakit rujukan.

Rumah Sakit ini dapat menampung kurang lebih 2.500 pasien. Ada beberapa gedung yang sudah di-upgrade menjadi tempat perawatan pasien Covid-19, di antaranya ada empat gedung. Khusus gedung atau Tower 6 dan 7 dilengkapi peralatan seperti laboratorium dan ruang radiologi, ruang isolasi (ICU maupun non ICU) untuk merawat pasien Corona.

Pada saat pelaksanaannya, RS Penanganan Darurat Covid-19 ini, akan dibagi dalam 3 zona.

Pertama Zona Hijau adalah Tower 1, akan diisi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Hanya orang yang berkepentingan yang dapat memasuki daerah ini. Termasuk di dalamnya dari pihak TNI, Polri, BNPB dan kelompok relawan.

Kedua Zona Kuning adalah Tower 3, akan diisi oleh Dokter, Perawat dan Petugas Paramedis lainnya.

Ketiga Zone Merah adalah Tower 6-7, adalah RS Darurat Penanganan Covid-19. Hanya mereka yang menggunakan APD lengkap yang dapat masuk ke zona ini selain pasien.

Markas Besar Angkatan Darat Pusat Kesehatan kemarin (22/3), telah mengirimkan 155 personel kesehatan angkatan darat ke RS Darurat Penanganan Covid-19 di Kemayoran.

Terdiri dari 11 dokter spesialis, 30 dokter umum, 1 apoteker, 3 asisten apoteker, 5 analis laboratorium, 5 penata rontgen, 50 perawat umum, 50 personil non medis. Mereka akan bertugas selama 1 bulan, sesuai surat nomor B/882/III/2020 tertanda Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat, Mayjen TNI dr. Tugas Ratmono.

Jokowi Minta Rakyat Doakan Ibundanya dari Rumah Masing-masing

Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas ucapan belasungkawa dan doa untuk ibundanya Hj Sudjiatmi Notomihardjo yang berpulang pada Rabu, 25 Maret 2020, dan ingin rakyat tetap mendoakan dari rumahnya masing-masing.

“Bapak Presiden menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia yang menyampaikan bela sungkawa dan mendoakan Almarhumah Ibu Sudjiatmi Notomihardjo,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno melalui pesannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/3), dikutip dari Antara.

Pratikno menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat berkenan mendoakan ibunda Presiden dari rumah masing-masing.

Dia menekankan agar masyarakat tidak perlu beramai-ramai bertakziah ke rumah duka atau ke pemakaman di tengah kondisi masih merebaknya wabah Covid-19 yang sangat berbahaya.

Bahkan Pratikno juga sudah menyampaikan perintah Presiden Jokowi kepada anggota Kabinet Indonesia Maju agar tetap di Jakarta dan fokus pada tugasnya masing-masing.

"Tanpa mengurangi rasa hormat, mohon berkenan berdoa dari rumah masing-masing, dan tidak perlu beramai-ramai melayat ke rumah duka atau ke pemakaman, karena kita tetap harus menjalankan ‘physical distancing’ (jaga jarak),” sebut Pratikno.

Meski begitu, ia mengatakan, bagi masyarakat yang tetap ingin hadir diminta untuk memperhatikan protokol yang telah disampaikan pemerintah yakni menjaga jarak aman dengan orang lain.

Bagi yang hadir, tetap mohon jaga jarak aman sebagaimana telah disampaikan oleh pemerintah. Semoga Almarhumah husnul khotimah dan memperoleh tempat paling mulia di sisi Allah swt. Amiin YRA," kata Pratikno.

Ibunda Presiden Joko Widodo, Sudjiatmi Notomihardjo, berpulang pada Rabu (25/3), sekitar pukul 16.45 WIB, dan tak lama setelah mendengar kabar tersebut Presiden langsung terbang ke Solo.

Ibunda Presiden Jokowi, Sudjiatmi Notomihardjo meninggal dunia dalam usia 77 tahun di RST Tingkat III Slamet Riyadi Surakarta karena sakit kanker yang telah diderita dalam empat tahun terakhir.

Ibunda Jokowi Meninggal, Menag Ajak Rakyat Mendoakan

Menteri Agama Fachrul Razi menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Ibunda Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Sudjiatmi Notomiharjo. Perempuan yang akrab disapa Bu Noto itu wafat di Solo, Jawa Tengah pada pukul 16.45 WIB, Rabu (25/3).

"Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Turut berduka atas wafatnya Ibunda Bapak Presiden Joko Widodo, Hj Sujiatmi Notomiharjo," tutur Menag di Jakarta, Rabu (25/03).

"Semoga Almarhumah diterima semua amal ibadahnya dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah," sambungnya.

Menag mengajak umat Islam untuk melaksanakan salat gaib dan mendoakan ibunda presiden. Sedangkan, bagi yang non muslim Menag harap ikut mendoakan.

"Mari kita umat Islam Indonesia masing-masing melaksanakan Salat Gaib dan mendoakan Almarhumah husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran," harapnya.

"Bagi yang non muslim, mohon berkenan mendoakan sesuai kepercayaan agama masing-masing," ucapnya.

Begini Cara Petugas KUA Menikahkan

Gubernur Jatim mengimbau agar masyarakat tidak berkegiatan menghadirkan orang banyak termasuk menunda penyelenggaraan resepsi pernikahan.

Hal ini disambut baik Kemenag Lamongan dengan membatasi prosesi akad nikah maksimal 10 orang berada di ruangan. Batasan ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona.

Salah satunya Kepala KUA Deket Muhammad Robih. Mengantisipasi penyebaran Covid-19, calon pengantin (Catin) dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus membasuh tangan dengan sabun atau hand sanitizer dan menggunakan masker saat prosesi pernikahan.

"Pada saat ijab kabul, petugas, wali nikah dan catin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker," kata Muhammad Robih kepada detikcom, Kamis (26/3/2020).

Robih mengungkapkan, hal yang sama juga berlaku jika menikah di luar kantor KUA. Untuk yang di luar kantor KUA, Robih menyebut jika prosesi bisa dilakukan di tempat terbuka atau di ruangan yang berventilasi sehat dan membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang.

Dia mengatakan, informasi tentang menikah di KUA dan di luar KUA selama merebaknya wabah corona ini telah disampaikan ke semua petugas yang ada di lapangan. Baik itu Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) dan penyuluh non PNS.

"Kami juga selalu melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19, termasuk memberi rujukan yang diperlukan bilamana terdapat tanda-tanda dan gejala sakit baik pada petugas maupun masyarakat pada saat pelayanan berlangsung," ungkapnya.

Sebelum atau sesudah prosesi akad nikah, kata Robih, petugas akad nikah mengganti berjabat tangan dengan salam namaste, yaitu menangkupkan kedua telapak tangan di depan dada. "Hal ini mengandung maksud semoga kita khususnya dan warga negara dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang membahayakan," pungkasnya.

Hal yang sama juga dilakukan KUA Kecamatan Modo. Di KUA Modo juga diberlakukan syarat yang sama dengan yang di KUA Kecamatan Deket. Penghulu, catin dan wali nikah memakai sarung tangan dan menggunakan masker selama proses akad nikah dilakukan. "Penggunaan masker dan sarung tangan ini sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Agama," kata Kepala KUA Modo Mukarab.

"Akad nikah masih dilakukan seperti biasa dan penggunaan masker dan sarung tangan ini sebagai langkah antisipasi penyebaran virus corona," tandasnya.

Sementara Kepala Kemenag Lamongan Sholeh mengatakan, pihaknya memang masih melayani akad nikah. Sesuai dengan edaran dari Kemenag, kata Sholeh, prosesi akad nikah dibatasi hanya maksimal 10 orang yang ada saat akad nikah berlangsung dan dilaksanakan di kantor KUA setempat.

"10 Orang ini sudah termasuk calon pengantin, penghulu dan saksi serta tempatnya diberi jarak 1 meter. Juga memakai masker dan sarung tangan," terangnya.

Sholeh menambahkan, aturan untuk tidak keluar rumah tersebut berlaku untuk semua orang. Namun pihaknya tidak bisa menolak untuk tidak menikahkan pasangan calon pengantin. Hanya saja, Sholeh meminta warga untuk memenuhi ketentuan yang sudah dibuat sesuai dengan edaran dari Kemenag RI.

"Aturan untuk semua tapi kalau orang nikah kita tidak bisa menolak tapi diusahakan orang tidak melebihi ketentuan 10 orang dan dilaksanakan di kantor KUA. Untuk resepsi, sementara ini kita minta untuk menunda dulu," pungkasnya.

Masuk Perkampungan Warga, Risma Pimpin Penyemprotan Disinfektan Gunakan Drone

Pemerintah Kota Surabaya melakukan berbagai upaya meminimalisir penyebaran virus corona atau Covid-1. Salah satunya menggunakan drone atau pesawat nirawak untuk menyemprotkan disinfektan ke jalanan dan daerah perkampungan di Kota Pahlawan, Jawa Timur.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memimpin langsung penyemprotan disinfektan menggunakan drone di jalanan dan permukiman warga Kampung Kebangsren, Kecamatan Genteng Kali, Surabaya, Senin (23/3). Dilansir Antara.

Sebelum penyemprotan disinfektan dimulai, Risma masuk ke gang-gang untuk meminta warga membuka pintu rumah dan jendela agar cairan disinfektan yang disemprotkan menggunakan drone bisa masuk sampai ke bagian dalam rumah.

"Permisi bapak-ibu, ayo pintunya dibuka. Saya tunggu sampai buka pintu. Ini tidak bahaya, tidak usah takut. Setiap hari badan saya disemprot juga pakai (disinfektan) ini, tidak apa-apa," kata Risma.

Dia mengatakan, pesawat nirawak sangat efektif digunakan untuk penyemprotan disinfektan di wilayah perkampungan.

"Untuk menekan lebih banyak korban, kita kerahkan cara apapun. Makanya kita dikejar waktu," katanya.

Selama penyemprotan disinfektan di Kampung Kebangsren, Wali Kota juga mengingatkan warga agar menjaga jarak aman minimal satu meter dari orang lain untuk menghindari penularan virus corona.

Dia meminta warga tidak keluar rumah jika tidak mendesak dan meminta ketua rukun tetangga dan rukun warga untuk memantau pemenuhan kebutuhan makanan warga.

"Nanti kita siapkan makanan tambahan. Barangkali ada warga tidak bisa berjualan atau bekerja karena wabah ini," katanya.

Pemerintah Kota Surabaya juga mengerahkan pasukan tim Walang Kadung dari Dinas Pemadam Kebakaran untuk mensterilkan rumah warga menggunakan cairan disinfektan.

"Semua kita optimalkan, termasuk tim Walang Kadung juga keliling," kata Risma.

Menurut Direktur Pemasaran NPC Lab M. Teguh Alimudin, drone dengan enam baling-baling yang digunakan untuk menyemprotkan disinfektan di Kebangsren bisa mengangkut 20 liter cairan disinfektan.

"Kali ini kita isi desinfektan sesuai batas maksimal yaitu 20 liter, dan ini lebih bisa menjangkau kemana-mana," jelasnya. 

Viral Pria Tergeletak di Tanah Abang Tak Ditolong Warga, Ini Kisah di Baliknya

Sebuah video beredar viral di media sosial adanya seorang pria yang tergeletak di trotoar di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam video itu disebutkan bahwa tidak ada warga yang berani menolongnya karena khawatir akan wabah Corona.

Kapolsek Tanah Abang AKBP Raden Muhammad Jauhari mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat (20/3). Kejadian itu berlokasi di trotoar di kolong flyover Jl Jati Baru Raya, Tanah Abang, Gambir, Jakarta Pusat.

"Menurut keterangan saksi, korban sudah ada di kolong flyover sejak pukul 11.00 WIB," kata AKBP Jauhari dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (23/3/2020).

Saksi, seorang penjual kopi, melihat korban dalam posisi tergeletak di trotoar. Menurut saksi ke polisi, tangan kanan korban mengalami kram.

"Saksi sempat mendekati dan laki-laki tersebut sempat ngomong, 'Saya belum makan dan sedang tidak enak badan,'" jelasnya.

Saksi tersebut hendak menolong korban saat itu. Namun teman saksi mencegahnya.

"Saksi mau menolong, namun dicegah oleh temannya bernama Nurdi yang khawatir takut sakit Corona," tuturnya.

Saksi pun kemudian mundur sekitar 3 meter. Tidak lama kemudian, datang seorang pria berpakaian hitam dan menghubungi keluarga korban.

"Tidak lama datang seorang laki-laki dari Dinas Kesehatan DKI memakai seragam warna biru," tuturnya. Korban kemudian dievakuasi oleh ambulans ke RS Tarakan.

Video tersebut beredar viral di media sosial. Dalam narasinya disebutkan bahwa korban tergeletak dan tidak ada warga yang berani menolongnya.

"Di Tanah Abang ada yang tergeletak dan tidak ada yang menolong. Ni barusan terjadi di Tanah Abang ada yang tergeletak, baru depan saya nih, di Tanah Abang, jembatan Tanah Abang," ujar pria yang merekam video tersebut.

Pegawai BCA Positif Corona

Salah satu pegawai PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dinyatakan positif Covid-19 alias virus corona. Dalam CEO Message yang disampaikan oleh Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja disebutkan pegawai tersebut bekerja di Kantor Pusat BCA.

"Iya benar, kita transparan (pegawai positif Covid-19)," ujar Jahja saat dikonfirmasi terkait CEO Message, Senin (23/3/2020).

"Hari ini, mewakili keluarga besar BCA dengan rasa empati mendalam, dengan berat hati, saya ingin menyampaikan bahwa beberapa saat lalu, manajemen mendapat laporan resmi salah satu rekan kita di BCA positif Covid-19," ujar Jahja dikutip dari surat edaran tersebut.

Dia mengungkapkan pernyataan positif didapatkan setelah pegawai BCA menjalani serangkaian tes. Jahja menyebutkan BCA mendukung penuh terhadap pegawainya dan memastikan dalam penanganan yang tepat.

"Manajemen BCA secara konsisten memantau perkembangan terkait kesehatannya sejalan dengan komitmen perusahaan untuk memprioritaskan kesehatan, rasa aman dan kenyamanan bagi karyawan BCA," imbuh dia.

BCA sudah melaksanakan Business Continuity Plan (BCP) dalam mengantisipasi Covid 19. Antara lain melakukan penyemprotan disinfektan untuk seluruh lantai dan lift di bawah manajemen BCA di kantor pusat BCA.

Untuk pegawai yang bekerja di lantai yang sama akan diberlakukan work from home (WFH) dan dipantau secara intens. Selain itu BCA juga rutin melakukan pemeriksaan suhu tubuh, melakukan sanitasi sarana dan infrastruktur, menyediakan hand sanitizer, melakukan pengaturan social distancing.

"Di kesempatan ini, saya ingin menyampaikan kembali kepada seluruh insan BCA di penjuru tanah air bahwa keselamatan dan kesehatan karyawan merupakan prioritas utama bagi manajemen. Di tengah merebaknya virus COVID-19 yang dapat menyerang siapapun ini, kita semua harus menjaga diri dengan baik serta membantu membatasi penyebarannya," imbuh dia.

Gejala Ringan Tak Perlu ke Rumah Sakit, Cukup Isolasi Diri

Juru bicara pemerintah untuk penanggulangan Virus Corona atau Covid-19, Achmad Yurianto memahami kegelisahan dan kekhawatiran masyarakat terjangkit virus Corona. Sehingga menimbulkan beragam reaksi.

Salah satunya berbondong-bondong mendatangi rumah sakit. Sehingga membuat tenaga medis di rumah sakit kewalahan melayani lonjakan pasien yang meminta tes Covid-19. Masyarakat yang hanya memiliki gejala ringan, sesungguhnya tidak perlu mendatangi rumah sakit.

"Kita sadari rumah sakit kita didatangi banyak orang. Banyak di antara mereka tidak harus ke rumah sakit karena memiliki gejala riang," kata Achmad Yurianto melalui video kompres, Minggu (22/3).

Menurutnya, mereka yang hanya memiliki gejala ringan cukuplah mengisolasi diri di rumah dan tak perlu melakukan banyak aktivitas di luar rumah. Istilahnya, mengisolasi diri. Ini penting dilakukan demi meminimalisir penyebaran Virus Corona.

Dia menjelaskan proses yang harus dilakukan saat mengisolasi diri. Warga cukup tinggal di rumah, membatasi kontak dengan anggota keluarga yang lain. Tidak menggunakan alat makan dan alat minum secara bersamaan. Tetap melakukan monitoring kondisi tubuh secara teratur dan mengonsultasikan terus-menerus dengan tenaga kesehatan yang profesional.

"Isolasi diri ini memiliki makna bahwa kita secara aktif melakukan upaya untuk melakukan pencegahan agar tidak menularkan orang lain mana kala kita yakini atau kita duga diri kita sedang sakit."

Tak ketinggalan, dia mengajak peran serta aktif masyarakat untuk menjaga lingkungannya dari potensi penyebaran virus Covid-19. Semisal jika ada tetangga yang tengah melakukan isolasi diri, warga harus mendukung secara penuh. Di samping juga melakukan pengawasan kondisi mereka.

"Inilah yang melakukan sehingga kemudian secara selektif kita bisa melakukan pengawasan," tutupnya.

Viral Drone Tembaki Warga Keluar Rumah Saat Corona, Ini Faktanya

Di media sosial beredar video sebuah drone sedang menembaki warga dengan kembang api. Drone itu disebut menembaki warga Malaysia yang tetap keluar selama lockdown pencegahan virus Corona. Bagaimana faktanya?

Dalam video yang dilihat detikcom pada Minggu (22/3), video itu menunjukkan sebuah drone yang menembaki warga dengan kembang api. Video tersebut diunggah di aplikasi TikTok dan diselipi suara seseorang dengan bahasa Melayu.

Video itu diselipi narasi bahwa kejadian ini terjadi di Malaysia. Tentara Malaysia disebut menembaki warga yang tetap keluar meskipun ada imbauan tetap di rumah karena wabah Corona.

Faktanya, kejadian tersebut bukan terjadi di Malaysia, melainkan di Brasil. Video itu beredar sejak Juli 2019.

Sebagaimana dilansir dari AFP Fact Check, video itu telah ditonton jutaan kali di Facebook, Twitter, dan YouTube. Pada 2019, video itu disebut berisi kejadian drone meluncurkan kembang api di sebuah rumah usai kekacauan atas pesta miras.

Video itu menunjukkan aksi yang dilakukan oleh seorang influencer Brasil dengan teman-temannya di Brasil. Video ini diunggah pada 16 Juli 2019.

Kendati demikian, pemerintah Malaysia memang mengerahkan para tentara untuk menertibkan warga. Pasca-penetapan lockdown pada Rabu (18/3/2020), warga terlihat masih beraktivitas di luar rumah seperti biasa. Imbauan pemerintah agar warganya tak meninggalkan rumah pun serasa tidak digubris oleh sebagian warga Malaysia.

Hingga akhirnya, Jumat (20/3), otoritas Malaysia menurunkan tentara untuk mendisiplinkan warganya akan aturan lockdown. Pengerahan tentara dilakukan karena banyak warga Malaysia yang melanggar aturan isolasi yang kini diberlakukan.

Pemerintah Larang Warga Borong Chloroquine: Ini Obat Keras, Harus Resep Dokter!

Pemerintah melarang warga berbondong-bondong memborong dan menyimpan obat chloroquin. Sebab, chloroquin termasuk kategori obat keras dan hanya bisa didapat jika ada resep dokter.

Saat ini, Pemerintah menyiapkan tiga juta butir obat chloroquin untuk menangani pasien yang terinfeksi virus Corona atau Covid-19.

Juru bicara pemerintah untuk virus Corona Achmad Yurianto menegaskan obat chloroquin diberikan untuk penyembuhan bukan untuk pencegahan.

"Oleh karena itu tidak perlu masyarakat kemudian membeli dan menyimpan chloroquin," kata Yurianto saat konferensi Pers di Gedung BNPB, Sabtu (21/3).

Yurianto mengatakan, chloroquin dikategorikan sebagai obat keras sehingga pembelian harus disertai resep dokter.

"Oleh karena itu kami mohon tidak ada persepsi yang salah yang menganggap obat chloroquin untuk mencegah infeksi Covid 19," ujar dia.

Yurianto kembali mengingat masyarakat tidak perlu berbondong-bondong untuk membeli dan menyimpan obat chloroquin di rumah.

"Ini adalah obat yang hanya diberikan melalui resep dokter dan tentunya dengan pengawasan tenaga kesehatan. Ini menjadi penting untuk dipahami bersama," tandas dia.

Yurianto mengatakan keampuhan obat chloroquin berdasarkan hasil riset dan pengalaman beberapa negara.

"Dan memberikan respons yang positif. Ini adalah obat yang segera kita datangkan," ujar dia.

Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Keluhkan Kekurangan Tenaga Perawat & APD

Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia Harif Fadillah mengatakan mendapatkan surat dari pihak RSPI Sulianti Saroso yang meminta bantuan tenaga keperawatan. Hal itu menunjukkan, adanya kekurangan tenaga perawat untuk menangani virus corona.

"Terutama yang misalnya di RS rujukan itu Persahabatan, Sulianti. Kemarin kami sudah dapat surat dari Dirut Sulianti untuk minta bantuan tenaga keperawatan, bermakna bahwa sudah ada satu kondisi memang kekurangan di sana," kata Harif dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (21/3).

Sementara itu, untuk membantu program pemerintah kini pihaknya telah melakukan rekrutmen relawan menjadi perawat.

"Hari ini kami mencoba untuk membantu pemerintah itu dengan rekrutmen relawan perawat ya. Bilamana eskalasi ini dipuncak, baru 2 hari dia sudah 450 orang, kami punya data, mudah-mudahan nanti sore akan kami serahkan ke pemerintah," ujar Harif.

"Kemarin khusus wilayah DKI itu sudah terekrut 146 orang dan kami sudah serahkan kepada Pemda DKI, mudah-mudahan itu bisa semua kriterianya bisa terpenuhi dan dapat membantu," sambungnya.

Meski begitu, sejumlah perawat relawan tersebut banyak yang mempertanyakan kepada pihaknya tentang kelengkapan diri untuk menjadi relawan seperti APD, siapa yang bertanggungjawab, kebijakannya seperti apa serta makanannya.

"Saya yakin, saya pikir kami jawab aja semua sudah dipikirkan oleh pemerintah, walaupun kita belum dapat informasi. Tapi kita mencoba untuk bagaimana bisa mendata dahulu, sehingga pada suatu saat eskalasi, kita bisa berikan ini data-data untuk bisa menjadi bantuan kepada pemerintah," jelasnya.

Tenaga Medis Daerah Keluhkan Minimnya APD

Tak hanya itu, ia juga mengaku banyak menerima keluhan dari berbagai rumah sakit yang berada di daerah-daerah. Keluhan yang ia terima yakni APD dalam mengatasi virus corona.

"Sehingga ini yang menjadi perhatian, tentu kami kepada Kementerian Kesehatan, menurut informasinya juga sudah akan disediakan oleh BUMN," ucapnya.

Ia pun tak mengetahui secara pasti, apa yang menjadi penyebab minimnya APD untuk para perawat, tenaga kesehatan atau tenaga medis.

"Saya enggak paham ya (stok dalam negeri enggak ada) katanya bahan bakunya dari impor ya. Negara impor itu mungkin negara China barangkali yang sekarang sedang terdampak gitu. Sehingga ada hambatan dalam produksinya, dan distribusi dari APD ini kan didistribusikan kepada Dinkes Provinsi masing-masing. Dari situ Dinkes ke tempat yang dituju," tuturnya.

Saat disinggung, berapa persen petugas atau perawat yang bertugas dengan APD minim dan risiko tinggi. Ia pun membagi dua kriteria, jika di RS rujukan yang sudah ditunjuk pemerintah sudah disiapkan. Terlebih, RS besar seperti Persahabatan, Sulianti Saroso, Fatmawati yang memang sudah disiapkan.

"Tapi menurut berita temen-temen di sana juga, itu persedian juga, saya memiliki wawancara dengan Dirut Sulianti Saroso semalam itu hanya dua minggu kesediannya itu lagi, itu baru di RS Sulianti yang top revalnya untuk infeksi," terangnya.

"Kemudian kedua RS yang non reval atau pra rujukan ini juga kadang-kadang mereka itu juga, terutama temen-temen yang di UGD. Di UGD itu kan sampai hari ini kita mengatakan bahwa setiap pasien kita bisa anggap Covid gitu, nah tentu perlakuan atau perlindungan dirinya harus menyesuaikan dengan itu," tambahnya.

Namun, persedian di RS juga terbatas dan persedian di luar pun juga tidak ada jika ingin membeli. "Sehingga teman-teman ini praktis merubahnya itu dengan yang biasanya setiap pasien itu adalah satu misalnya apa namanya terus diganti dibuang, ini satu shift digunakan, gitu juga di kamar operasi har ini. Satu shift digunakan, harusnya setiap pasien itu diganti begitu," katanya.

Terlebih, apabila ada perawat yang menggunakan jas hujan untuk melindungi dirinya yang belum tentu sesuai dengan SOP yang ada. "Bahkan di kesehatan enggak bisa seperti tidak ada rotan akar pun jadi. Karena ada standar, bisa aja jas hujan sama-sama dari plastik, tapi ada plastik yang bisa ditembus virus, karena itu tidak standarisasi," ujarnya.

"Nah, sebenernya bila APD itu kita yakini perawat enggak terlalu khawatir untuk melaksanakan, karena prosedur-prosedur dia setelah melayani pasien, kemudian kan dia APD satu kali ganti. Kemudian dia pulang disediakan ada tempat mandi khusus, dan dia pulang dia sudah merasa aman bisa bertemu keluarga," tutupnya.

Data Terbaru: Kasus Positif Corona Jadi 450, Bertambah 81

Pemerintah memperbarui data kasus virus Corona (COVID-19) skala nasional. Data terbaru menunjukkan ada penambahan positif Corona sebanyak 81 orang.

"Ada penambahan kasus baru sebanyak 81 orang, sehingga total 450 orang," kata juru bicara pemerintah untuk penanganan virus Corona, Achmad Yurianto, dalam konferensi pers di BNPB, Jakarta Timur, Sabtu (21/3/2020).

Total kasus WNI kena Corona di Indonesia ini dihimpun pemerintah dari Jumat (20/3) hingga Sabtu (21/3) siang ini. Kasus positif Corona ini tersebar di beberapa titik di Indonesia.

Ada penambahan pasien yang sembuh menjadi 4 orang. Kasus yang sembuh secara total adalah 20 kasus.

"Kemudian ada tambahan jumlah kasus 2 kali dinyatakan pemeriksaan negatif, klinis membaik dan sembuh sebanyak 4, total sembuh 20," ujarnya.

Sementara untuk pasien positif Corona yang meninggal bertambah 6 orang menjadi total 38 orang.

Ibu-Anak Ditangkap Bugil Kasus Sabu, Polisi: Selesai Hubungan Badan

Ibu dan anak, IA (40) dan EP (20), ditangkap Sat Narkoba Polres Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel) terkait peredaran narkoba. Kedua pelaku ditangkap setelah berhubungan badan.

"Keduanya ditangkap dalam kondisi tanpa pakaian. Si anak tidak pakai pakaian sama sekali, kalau si ibunya pakai handuk," ucap Kasat Narkoba Polres Muara Enim, AKP I Putu Suryawan kepada detikcom, Jumat (20/3/2020).

Setelah diamankan berikut barang bukti di lokasi Desa Lecah, Lubai Ulu, Muara Enim, mereka mengakui perbuatanya. Termasuk perihal keduanya diamankan dalam kondisi bugil.

"Pengakuan pelaku baru selesai hubungan intim. Mereka di dalam kamar berdua, jadi sudah lama kita intai juga," imbuh mantan Kapolsek Kertapati tersebut.

Tak banyak yang diucapkan kedua pelaku, tetapi mereka mengakui sabu dan ekstasi yang diamankan miliknya. Sabu itu adalah sisa dari penjualan dan yang mereka pakai.

"Jadi selesai makai baru mereka lakukan hubungan badan. Mereka juga mengakui itu dan mengaku barang miliknya," tegas Putu.

Putu menyebut saat diamankan hanya ada dua pelaku saja di dalam kamar. Keduanya berstatus ibu dan anak kandung.

"Mereka tinggal berdua saja, suami IA ini merantau di Bengkulu. Ada adik EP, tetapi sedang sekolah di Palembang," kata Putu.

Atas perbuatannya, kedua pelaku kini telah ditahan di Mapolres Muara Enim. Mereka dijerat UU Narkotika dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup atau mati.

Fakta Baru, Pil Xanax Ditemukan Polisi Milik Vanessa Angel Pemberian Eks Pengacara

Selebritas Vanessa Angel terancam bui. Meski hasil tes urine menunjukkan negatif, namun polisi menemukan fakta baru yakni puluhan butir pil Xanax yang ditemukan ternyata milik Vanessa.

Kapolres Metro Jakarta Barat Audie S Latuheru mengatakan pil Xanax diperoleh Vanessa dari mantan penasehat hukumnya, yang mendampingi dia ketika terbelit kasus di Jawa Timur.

"Barangnya yang digunakan, itu adalah barangnya VA (Vanessa Angel). Nah sekali lagi, kalau menguasai, memiliki ya, justru kemungkinannya VA yang ditahan, kemungkinannya ya, tapi itu masih panjang, kita Masih masih dalami dulu," kata dia di Polres Metro Jakarta Barat, Jumat (20/3).

Audie mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat panggilan kepada mantan pengacara dari Vanessa Angel. Audie menyebut identitasnya sebagai Mister X.

"Pengakuannya kan dapatnya dari si MR X itu ya. Nah itu yang kita dalami. Kita udah mengirimkan undangan klarifikasi," ucap dia.

Sebelumnya Artis Vanessa Angel dan suaminya , Bibi Ardiansyah serta asistennya CL diamankan di Jalan Diamond Raya, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, pada Senin 16 Maret 2020. Dalam penangkapan itu, polisi menyita 20 butir psikotropika. Usai menjalani pemeriksaan ketiganya dipulangkan.

Cegah Penyebaran Corona, Pengelola Tutup Candi Prambanan, Borobudur dan Boko

PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko memutuskan untuk menutup sementara operasional di seluruh kawasan taman wisata candi. Penutupan dilakukan mulai tanggal 20 sampai 29 Maret 2020 untuk meminimalkan penyebaran Corona.

Penutupan operasional ini meliputi Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, beserta fasilitasnya, seperti pementasan Sendratari Ramayana dan seluruh restoran yang dikelola TWC.

Keputusan ini ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pemprov Jateng dan DIY serta berkonsultasi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian BUMN.

"Pihak manajemen akan memantau dan mengevaluasi setiap hari terkait kebijakan ini," kata Dirut PT TWC, Edi Setijono, Kamis (19/3).

Ia menilai, langkah ini sesuai dengan protokol pencegahan penyebaran Corona yang telah disusun oleh Satgas Anti Penyebaran Covid-19 PT TWC. Penutupan sementara objek wisata ini juga akan diikuti dengan upaya preventif berkala, seperti penyemprotan disinfektan dan menjaga kebersihan lingkungan.

Pekan Depan, Wisma Atlet Bisa Digunakan untuk Isolasi Pasien Corona

Pemerintah telah menyiapkan wisma altet sebagai alternatif tempat isolasi pasien terjangkit Virus Corona atau Covid-19. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona, Doni Munardo menjelaskan, wisma tersebut akan bisa digunakan pekan depan, Senin (23/3).

"Khususnya untuk Wisma Atlet, tim gabungan telah melakukan survei ke Wisma Atlet di Kemayoran. Saat ini sudah ada 2 tower tidak lama lagi, hari Senin, sudah bisa berfungsi untuk sekitar 2000 tempat tidur," kata Doni usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo melalui teleconference di Jakarta, Kamis (19/3).

Doni menjelaskan terkait penyelenggara dari penanganan pasien di Wisma Atlet akan diserahkan oleh satuan TNI gabungan. Tentunya, kualifikasinya dari bidang tenaga medis.

"Dari AD, AL, juga AU di bawah kendali dari Puskes TNI," ujarnya.

Terkait pengelolaan, Doni menjelaskan, sudah diarahkan oleh Presiden Joko Widodo. Terkait rute pasien dan petugas sudah direncanakan.

"Supaya para petugas harus dalam posisi aman," ungkapnya.

Lalu, dia menerangkan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri BUMN Erick Tohir juga ikut bersinergi. Yaitu untuk mengatur logistik dan hospitality.

"Telah mengatur power yang akan digunakan untuk dukungan logistik dan untuk hospitality untuk penyelenggaraannya. Baik untuk unsur TNI, sebagian Polri, juga tenaga medis lainnya," tutup Doni.

Bagi-bagi Masker dan Hand Sanitizer, Polisi Tegaskan Beli Bukan Barang Bukti

Polda Metro Jaya membagikan masker serta hand sanitizer kepada masyarakat di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Masker dan hand sanitizer itu diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma bersama dengan sejumlah artis.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, masker dan hand sanitizer yang dibagikan itu bukan merupakan barang bukti hasil sitaan kejahatan.

"Masker dan hand sanitizer yang dibagikan itu kita beli bukan barang bukti," kata Kombes Yusri saat dikonfirmasi, Kamis (19/3).

Masker dan hand sanitizer yang diberikan kepada masyarakat tersebut sesuai dengan Standard Nasional Indonesia (SNI). Sehingga, barang-barang tersebut aman digunakan oleh masyarakat.

Ia menyebut, untuk masker yang disediakan untuk dibagikan sendiri sebanyak 2.500 pcs. Sedangkan, untuk hand sanitizernya sendiri sebanyak 1.500.

"(Masker) 2.500 pcs dan 1.500 (hand sanitizer)," sebutnya.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Suyudi Ario Seto mengatakan, pembagian masker dan hand sanitizer gratis ini dilakukan sebagai bentuk polisi yang peduli kepada masyarakat.

Dengan adanya pembagian masker dan hand sanitizer tersebut, Polda Metro Jaya berharap masyarakat nantinya akan tertib dalam menjaga kebersihan agar dapat terhindar dari segara virus yang ada.

"Kita berupaya untuk bisa berempati bersama-sama dengan masyarakat di kala situasi sekarang. Kita berupaya untuk mengedepankan upaya-upaya disiplin menjaga kesehatan dengan membagikan masker dan tentunya juga dengan hand sanitizer agar masyarakat selalu bersih," ujar Suyudi.