SAFEnet Tuntut Pencabutan Pembatasan Internet di Papua
Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara atau SAFEnet meminta pemerintah untuk mencabut lisensi jaringan internet di Papua dan Papua Barat. Penyebab, pemblokiran, dan akses ke informasi ini menggantikan hak digital, itu membutuhkan hak warga negara untuk dapat mengakses informasi.
"Permintaan ini akan menjadi salah satu cara yang akan dibuka untuk membuat internet kembali aman," kata Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto melalui siaran pers, Kamis, 22 Agustus 2019.
Nilai resin, pemblokiran yang dilakukan hanya akan memberi negatif. Seperti terganggunya kepentingan ekonomi, terhambatnya proses belajar mengajar, komunikasi untuk kepentingan medis antara dokter, rumah sakit dan pasien, kesulitan jurnalis untuk meningkatkan berita, dan mendorong orang yang ingin mendiskusikan pendapat mereka tentang pembicaraan yang ada.
Untuk sikap Kementerian Komunikasi dan Informasi, SAFEnet kemudian mengundang masyarakat untuk mendukung petisi yang mendukung koneksi internet lagi.
"SAFEnet mengundang semua komponen bangsa untuk mendukung petisi ini." "Jika Anda mencintai Indonesia dan juga mencintai Papua, sebut saja" Nyalakan Internet lagi di Papua dan Papua Barat, "kata Damar.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informasi telah memberlakukan perlambatan akses Internet (melambat) setelah kerusuhan meletus di beberapa titik di wilayah Papua.
Kepala Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informasi, Ferdinandus Setu, menjelaskan bahwa pelambatan akses atau bandwidth dilakukan di beberapa daerah yang dilakukan oleh aksi massa di Papua pada Senin, 19 Agustus 2019. "Seperti Manokwari, Jayapura, dan beberapa tempat lainnya, "katanya, seperti diungkapkan oleh pers Broadcast, Senin 19 Agustus 2019.
Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara atau SAFEnet meminta pemerintah untuk mencabut lisensi jaringan internet di Papua dan Papua Barat. Penyebab, pemblokiran, dan akses ke informasi ini menggantikan hak digital, itu membutuhkan hak warga negara untuk dapat mengakses informasi.
"Permintaan ini akan menjadi salah satu cara yang akan dibuka untuk membuat internet kembali aman," kata Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto melalui siaran pers, Kamis, 22 Agustus 2019.
Nilai resin, pemblokiran yang dilakukan hanya akan memberi negatif. Seperti terganggunya kepentingan ekonomi, terhambatnya proses belajar mengajar, komunikasi untuk kepentingan medis antara dokter, rumah sakit dan pasien, kesulitan jurnalis untuk meningkatkan berita, dan mendorong orang yang ingin mendiskusikan pendapat mereka tentang pembicaraan yang ada.
Untuk sikap Kementerian Komunikasi dan Informasi, SAFEnet kemudian mengundang masyarakat untuk mendukung petisi yang mendukung koneksi internet lagi.
"SAFEnet mengundang semua komponen bangsa untuk mendukung petisi ini." "Jika Anda mencintai Indonesia dan juga mencintai Papua, sebut saja" Nyalakan Internet lagi di Papua dan Papua Barat, "kata Damar.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informasi telah memberlakukan perlambatan akses Internet (melambat) setelah kerusuhan meletus di beberapa titik di wilayah Papua.
Kepala Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informasi, Ferdinandus Setu, menjelaskan bahwa pelambatan akses atau bandwidth dilakukan di beberapa daerah yang dilakukan oleh aksi massa di Papua pada Senin, 19 Agustus 2019. "Seperti Manokwari, Jayapura, dan beberapa tempat lainnya, "katanya, seperti diungkapkan oleh pers Broadcast, Senin 19 Agustus 2019.
No comments:
Post a Comment