Pembangunan Hunian Sementara Korban Tsunami Selat Sunda Membutuhkan Rp 13 Miliar

Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengklaim masih kekurangan anggaran untuk pembangunan hunian sementara (Huntara) untuk korban tsunami. Untuk menuntaskan pembangunan sebanyak 1.071 Huntara dibutuhkan anggaran sebesar Rp 13 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan daerah (BKPD) Pandeglang, Ramadani mengatakan pihaknya masih membutuhkan sebanyak Rp 10 miliar untuk membangun huntara. Satu unit hunian dianggarkan Rp 10 juta.

Menurut data BKPD Pandeglang, dana bantuan yang terhimpun untuk pembangunan Huntara Rp 1 miliar dari Polda banten dan bantuan dari Bank Nasional Indonesia (BNI) sebanyak 100 unit hunian di Kecamatan Sumur.

"Baru ada bantuan untuk pembangunan Huntara dari Kapolda saja 1 Miliar. InsyaAllah kita akan bangunkan untuk 100 unit.100 unit di Sumur akan ditanggung oleh BNI," kata Ramdani, Senin (14/1).

Dia mengatakan, pekerjaan hunian akan diberikan kepada dinas perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan (DPKPP) Pandeglang. Sedangkan soal kekurangan anggaran, pemerintah masih terus mencari.

"Pemprov belum karena rencana akan ada dari BNPB tapi belum ada informasi lanjutan. Kita prioritaskan sesuai dengan amanat Pak Kapolda untuk membangun Huntara Rp 1 miliar. Berarti akan kita serahkan ke Kepala DPKPP sebagai penanggung jawab pembangunan huntara. Termasuk pengadaan peralatan kerja kemungkinan semuanya akan memakan biaya Rp 13 miliar," katanya.

Untuk pembangunan Huntara ini Pemkab Pandeglang telah menyiapkan lahan di empat kecamatan, mulai dari kecamatan Sumur, Kecamatan Panimbang, Kecamatan Labuan dan Kecamatan Carita." Pembangunan harusnya secepatnya karena kasihan masyarakat kalau harus di pengungsian atau numpang di rumah saudara. Kita targetkan sekitar tiga bulan selesai," katanya.