KPK Sebut Pemberian atau Pembiayaan Seks Pejabat Bisa Dijerat Gratifikasi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan gratifikasi seks harus dituntut secara pidana. Alasannya, pemberi menghabiskan uang pada administrator negara, hanya dalam bentuk kepuasan.

"Jika misalnya diberikan dan mereka yang membiayainya tentu persen. Ini berarti bahwa itu sebenarnya diberikan dalam bentuk seks, tetapi bukti dari pemberi juga uang mengalir ke penyedia layanan, itu harus dijerat sebagai persen, "kata Alex saat dikonfirmasi, Kamis (31/1)

Menurut Alex, hadiah bisa disebut gratifikasi jika memiliki maksud dan tujuan tertentu. Selain itu, jika tujuannya adalah untuk pejabat negara untuk menyalahgunakan wewenang yang terkait dengan jabatan, maka itu adalah kepuasan bahkan dalam bentuk seks.

"Jika diberikan, sesuatu diberikan oleh penerima gratifikasi, misalnya dengan menyalahgunakan wewenang atau memberikan izin dan lainnya," katanya.

Alex mengatakan, di sejumlah negara persen seks bisa dikriminalkan. Namun, Alex tidak menyebutkan secara rinci negara yang dimaksud.

"Di beberapa negara, kepuasan telah dimasukkan kedalam kategori gratifikasi. Saya pikir (kepuasan seksual) juga merupakan bentuk hadiah," katanya.